Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketika menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2012/2013 di depan Sidang Paripurna Senin (13/5), Ketua DPR melanjutkan,  jika tidak dilakukan penyesuaian harga, nilai subsidi akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN.

Menurut Marzuki, konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan akan mencapai 48-56 juta kl. Hal itu akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU. Tekanan terhadap APBN, sambung Ketua DPR, terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.

“ Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan,” tandas Marzuki.

Selanjutnya Ketua DPR menekankan, hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energy, khususnya sumber energy terbarukan. Bagi DPR, pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energy nasional ke depan.

Dikatakan pula, gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu, dan kekurangan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energy pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energy dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.

Hal lain yang menjadi keprihatinan DPR adalah kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang akan berdampak pada inflasi, yang pada gilrannya akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan.

“ Untuk itu seluruh program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan tepat sasaran,” ungkapnya.

DPR juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kordinasi antar instansi, mengantisipasi dan melakukan pengawasan ke pasar, sehingga dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai dengan tingkat kebutuhan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.